BPBD : Pusat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN
P	PROFESIONAL Menyediakan pelayanan yang berkualitas, dengan mengutamakan kompetensi, etika dan integritas
R	RESPONSIF Menanggapi setiap kebutuhan, permintaan, dan keluhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan solutif.
I	INOVATIF Mengembangkan dan menerapkan solusi baru, termasuk teknologi terkini, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan secara efisien.
M	MAJU Selalu bergerak ke depan dengan semangat perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Mewujudkan pelayanan yang adaptif terhadap perubahan, proaktif dalam mencari solusi terbaik, serta berorientasi pada kemajuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
A	AKURAT Menjamin bahwa setiap informasi, data, dan keputusan yang diambil berbasis pada fakta yang valid serta menjunjung tinggi transparansi, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang tepat.
Dengan ini, kami menyatakan kesediaan untuk:
Melaksanakan seluruh standar pelayanan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, atau keluhan atas pelayanan yang diterima. Menjalankan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat.
BPBD PPID BPBD

Informasi Berkala

Badan Publik memiliki kewajiban untuk mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Informasi yang wajib disampaikan secara berkala meliputi:

Informasi Mengenai Badan Publik
- Berisi data atau keterangan terkait profil dan struktur organisasi Badan Publik.
Informasi Tentang Kegiatan dan Kinerja
- Penjelasan mengenai aktivitas dan hasil kerja Badan Publik yang relevan.
Informasi Laporan Keuangan
- Laporan terkait penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan.
Informasi Lain yang Diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan
- Termasuk jenis informasi yang secara eksplisit diwajibkan untuk diumumkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Pasal 9.

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 11, setiap Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. Informasi ini mencakup:

Daftar Seluruh Informasi Publik
Semua informasi di bawah penguasaan Badan Publik, kecuali yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan.
Hasil Keputusan Beserta Pertimbangannya
Keputusan yang telah dibuat oleh Badan Publik dan alasan atau pertimbangan di balik keputusan tersebut.
Kebijakan Beserta Dokumen Pendukungnya
Informasi mengenai seluruh kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk dokumen yang relevan sebagai pendukung.
Rencana Kerja Proyek dan Perkiraan Pengeluaran Tahunan
Rencana kerja yang mencakup detail proyek, beserta estimasi anggaran tahunan.
Perjanjian dengan Pihak Ketiga
Informasi tentang kerja sama atau perjanjian yang dilakukan antara Badan Publik dan pihak lain.
Informasi dari Pejabat Publik dalam Forum Terbuka
Informasi dan kebijakan yang telah disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
Prosedur Kerja Pegawai Terkait Pelayanan Masyarakat
Tata cara kerja pegawai Badan Publik yang berhubungan langsung dengan layanan kepada masyarakat.
Laporan Pelayanan Akses Informasi Publik
Laporan mengenai pelaksanaan dan hasil pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Referensi: UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 11
Badan Publik harus memastikan bahwa informasi ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat kapan saja.

Informasi yang Dikecualikan dari Hak Akses Publik

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, setiap Badan Publik diwajibkan memberikan akses kepada Pemohon Informasi Publik untuk memperoleh Informasi Publik. Namun, terdapat beberapa kategori informasi yang dikecualikan, yaitu:

Informasi Publik yang Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum
Informasi yang jika diungkapkan dapat merugikan proses penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan dalam penegakan hukum.
Informasi yang Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Informasi yang melindungi karya intelektual serta mencegah kerugian akibat pelanggaran hak ini.
Informasi yang Melindungi Persaingan Usaha yang Sehat
Informasi yang jika diungkapkan dapat memicu persaingan usaha tidak sehat atau merugikan pelaku usaha.
Kategori Informasi Lain yang Diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 (Bab V)
Informasi lainnya yang telah ditentukan dalam pasal-pasal pada Bab V undang-undang ini.

Referensi: UU No. 14 Tahun 2008, Bab V
Untuk memahami lebih lanjut tentang jenis informasi yang dikecualikan, silakan mengacu langsung pada peraturan terkait.

Ketentuan Umum Tentang Informasi Publik

Definisi Informasi

Informasi adalah segala keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda yang memiliki nilai, makna, dan pesan, baik berupa data, fakta, maupun penjelasannya. Informasi ini dapat disajikan dalam berbagai format dan kemasan, baik secara elektronik maupun nonelektronik, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap individu untuk pengembangan pribadi, sosial, serta berperan penting dalam menjaga ketahanan nasional. Hak atas informasi adalah bagian dari hak asasi manusia.

Definisi Informasi Publik

Informasi publik mencakup informasi yang:

Dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik terkait dengan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya.
Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.
Berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah ciri utama negara demokratis yang mendukung transparansi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara yang baik.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk:

Meningkatkan Transparansi
Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
Pengembangan Masyarakat Informasi
Memberikan akses informasi yang mudah dan merata bagi masyarakat.

Pengelolaan Informasi oleh PPID

Badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola informasi publik, termasuk:

Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi.

Pelaksanaan amanah ini diatur dalam:

UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.

Klasifikasi Informasi Publik

PPID melakukan pengujian konsekuensi secara mendalam untuk menentukan apakah suatu informasi:

Wajib disediakan/diumumkan.
Termasuk kategori informasi yang dikecualikan untuk diakses.

Penyebarluasan Informasi Publik

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik melalui:

Secara Berkala
- Informasi tentang badan publik.
- Kegiatan dan kinerja badan publik.
- Laporan keuangan.
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Secara Serta-Merta
Informasi yang relevan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
Setiap Saat
- Daftar informasi publik yang dikelola (kecuali yang dikecualikan).
- Hasil keputusan dan pertimbangannya.
- Kebijakan dan dokumen pendukung.
- Rencana kerja proyek serta estimasi anggaran tahunan.
- Perjanjian dengan pihak ketiga.
- Informasi yang disampaikan dalam forum publik.
- Prosedur kerja terkait pelayanan masyarakat.
- Laporan layanan akses informasi publik.

Melalui keterbukaan informasi publik, diharapkan terwujud transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan semangat UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.

Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik

Hak dan kewajiban pemohon serta pengguna informasi publik diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Pasal 4 dan Pasal 5.

Hak Pemohon Informasi Publik

Setiap individu berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hak tersebut meliputi:

Mengakses Informasi
- Melihat dan mengetahui informasi publik.
- Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna mendapatkan informasi publik.
Memperoleh Salinan Informasi
- Meminta dan mendapatkan salinan informasi publik melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Menyebarluaskan Informasi
- Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemohon informasi publik berhak untuk:

Mengajukan permintaan informasi publik dengan menyertakan alasan permintaan.
Mengajukan gugatan ke pengadilan jika mengalami hambatan atau kegagalan dalam memperoleh informasi publik, sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pengguna informasi publik harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5:

Penggunaan yang Sesuai dengan Peraturan
- Informasi publik wajib digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mencantumkan Sumber Informasi
- Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber informasi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk tujuan publikasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak atas informasi publik adalah hak asasi yang diakui dan dijamin dalam undang-undang. Namun, penggunaannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk menjaga keteraturan dan akuntabilitas dalam penyebaran informasi.

Hak dan Kewajiban Badan Publik

Hak dan kewajiban badan publik terkait keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, khususnya pada Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Hak Badan Publik

Badan publik memiliki hak berikut sesuai dengan ketentuan undang-undang:

Menolak Memberikan Informasi yang Dikecualikan
- Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Penolakan juga dapat dilakukan jika permintaan informasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kategori Informasi yang Dikecualikan
Informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik mencakup:
- Informasi yang dapat membahayakan negara.
- Informasi yang melindungi usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
- Informasi terkait hak-hak pribadi.
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
- Informasi publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Badan Publik

Kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

Menyediakan Informasi Publik
- Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, kecuali informasi yang dikecualikan.
Menyediakan Informasi yang Akurat dan Tidak Menyesatkan
- Informasi yang disediakan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi
- Badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
Pertimbangan Tertulis dalam Kebijakan
- Setiap kebijakan badan publik yang berkaitan dengan informasi publik harus didukung dengan pertimbangan tertulis. Pertimbangan tersebut mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara.
Pemanfaatan Media Elektronik dan Nonelektronik
- Dalam memenuhi kewajiban di atas, badan publik dapat menggunakan sarana dan/atau media elektronik maupun nonelektronik.

Kearsipan dan Pendokumentasian Informasi

Sesuai dengan Pasal 8, kewajiban badan publik dalam pengelolaan arsip dan pendokumentasian informasi publik harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan publik memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi publik yang transparan sekaligus melindungi informasi tertentu yang dikecualikan. Pengelolaan informasi yang baik mendukung keterbukaan dan akuntabilitas publik sesuai dengan tujuan undang-undang ini.

PPID Desa Paal

PPID Desa Paal adalah lembaga resmi yang bertugas mengelola layanan informasi publik di tingkat desa. Berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, PPID Desa Paal memastikan keterbukaan informasi sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Layanan yang Disediakan

Pelayanan Informasi Publik: Akses informasi seperti laporan keuangan, RPJMDes, ADD, dan DD.
Pengelolaan Permohonan Informasi: Respon cepat terhadap permintaan informasi masyarakat.
Penyediaan Informasi Berkala: Informasi rutin melalui media publikasi desa.
Sosialisasi dan Edukasi: Penyuluhan pentingnya keterbukaan informasi.
Pelayanan Pengaduan: Menampung keluhan masyarakat terkait informasi.

Dasar Hukum

PPID Desa Paal beroperasi berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Peraturan Desa Paal: Menyesuaikan kebutuhan lokal masyarakat desa.

Cara Mengakses Layanan

Untuk memanfaatkan layanan PPID Desa Paal, masyarakat dapat:

Mengunjungi langsung kantor desa pada jam kerja.
Menggunakan aplikasi pelayanan atau mengakses pelayanan PPID diwebsite.
Menyampaikan permohonan informasi secara tertulis atau lisan.

Sampaikan kritik dan saran Anda disini:

Kritik dan Saran

PENGAJUAN PEMBUATAN DOKUMEN

Pelayanan PPID Desa Paal

Jenis Pelayanan PPID

Cara Mengakses Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN
Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan prinsip:
P	PROFESIONAL Menyediakan pelayanan yang berkualitas, dengan mengutamakan kompetensi, etika dan integritas
R	RESPONSIF Menanggapi setiap kebutuhan, permintaan, dan keluhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan solutif.
I	INOVATIF Mengembangkan dan menerapkan solusi baru, termasuk teknologi terkini, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan secara efisien.
M	MAJU Selalu bergerak ke depan dengan semangat perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Mewujudkan pelayanan yang adaptif terhadap perubahan, proaktif dalam mencari solusi terbaik, serta berorientasi pada kemajuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
A	AKURAT Menjamin bahwa setiap informasi, data, dan keputusan yang diambil berbasis pada fakta yang valid serta menjunjung tinggi transparansi, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang tepat.
Dengan ini, kami menyatakan kesediaan untuk:
Melaksanakan seluruh standar pelayanan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, atau keluhan atas pelayanan yang diterima. Menjalankan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat.
BPBD PPID BPBD